TINDAK
LANJUT LAPORAN/ TEMUAN PELANGGARAN
DALAM
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2014
KECAMATAN
..........................................
PERIODE : ..............................................................
|
No
|
KECAMATAN
|
Peristiwa/ Dugaan
Pelanggaran
|
Waktu Dan
Tempat
|
Nomor Laporan/
Temuan
|
Pelapor/
Pengawas
|
Terlapor
|
Tindakan
Pengkajian
|
Hasil
Pengkajian/ Kategori Pelanggaran
|
Status
Penanganan
|
||||
|
Gugur
|
Administrasi
|
Pidana
|
Kode
Etik
|
Sp
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KPU, KPU/KIP
Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan
PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan,
Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan
Republik Indonesia untuk
menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;
d. Penetapan
sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat lokasi dan penyediaan media pemasangan
alat peraga kampanye yang dilakukan
oleh KPU, KPU/KIP
Provinsi, dan atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota;
e. Pemasangan
alat peraga oleh
Peserta Pemilu baik partai
politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau
calon anggota DPD hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan alat
peraga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf d.
(2) Peserta Pemilu
wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum
hari/tanggal pemungutan suara.
Surat Edaran KPU
No. 664/KPU/IX/2013
No. 664/KPU/IX/2013
Surat Edaran KPU No. 664/KPU/IX/2013 :
1. Zona yang
dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b angka 4 PKPU No. 15/2013 adalah
kawasan/lokasi/daerah yang dapat berupa satu, bagian atau gabunganwilayah
administratif sebagai dasar penghitungan pembatasan jumlah alat peraga
kampanye;
2. Di dalam zona
dapat ditetapkan satu atau lebih tempat untuk memasang alat peraga kampanye yang
merupakan fasilitas umum atau ruang publik, seperti sekitar lapangan,
sepanjang/sepenggal jalan, sekitar taman;
3. Alat peraga
berupa spanduk hanya dapat dipasang di salah satu tempat sebagaimana dimaksud
pada angka 2 (dua), sedangkan alat peraga berupa bendera dan umubul-umbul dapat
dipasang di semua tempat yang telah ditetapkan dalam satu zona dengan jumlah
menyesuaikan daya tampung ruang yang tersedia serta dapat dipasang di kantor
partai politik dan posko;
4. Zona kampanye
ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk keputusan berdasarkan hasil
koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
5. Penentuan
ukuran baliho atau billboard disesuaikan dengan peraturan daerah yang berlaku
di masing-masing wilayah, dan hal-hal lain yang berimplikasi terhadap pemasangan
baliho atau billboard berpedoman kepada peraturan daerah di wilayah tersebut;
6. Penyediaan
media pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal
17 ayat (1) huruf d PKPU No. 15/2013 dimaknai sebagai sarana yang telah tersedia
pada Pemerintah Daerah setempat;
7. Alat peraga
dapat dipasang di tempat pribadi sepanjang diletakkan di dalam halaman atau
pada bangunan;
8. Alat peraga
tidak dipasang pada moda transportasi umum yang dimiliki BUMD/BUMN;
9. Pemasangan
baliho/billboard hanya dapat memuat informasi nomor dan tanda gambar dan/atau
visi, misi, program, jargon, foto pengurus partai politik yang bukan calon
anggota DPR dan DPRD.
Keputusan Bupati Grobogan
Nomor :273/227/2013
Nomor :273/227/2013
Fasilitas umum yang ditetapkan sebagai tempat
kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan
tatap muka :
a. Gedung Olah Raga (GOR) Simpang Lima Purwodadi;
b. Gedung Wisata Budaya Purwodadi;
c. Di tempat milik perseorangan atau milik Badan Swasta dengan izin pemilik
yang bersangkutan
Tempat-tempat yang dilarang untuk
pemasangan alat
peraga kampanye
peraga kampanye
Tempat Ibadah, Rumah Sakit atau
tempat-tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan
baik negeri maupun swasta, Taman, Tugu/Gapura kota/ batas kota, jembatan, tiang
listrik/ telepon, pohon penghijauan, melintang diatas jalan, serta pada
jalan-jalan protokol meliputi : Bundaran Simpang Lima Purwodadi, Alun-alun
Purwodadi, Jalan seputar alun-alu Purwodadi, Sepanjang Jalan R. Soeprapto,
Jalan
A.Yani (pertigaan Jalan Untung Suropati), Jalan S. Parman, Jalan MT.
Haryono, Jalan Jendral Sudirman Purwodadi, Jl. Diponegoro sampai batas kota dan
pasar diseluruh Kab. Grobogan.
Fasilitas untuk Rapat Umum
1. Lapangan Kelurahan Kuripan.
2. Lapangan Kelurahan Danyang Kecamatan Purwodadi.
3. Lapangan Desa Depok Kecamatan Toroh.
4. Lapangan Desa Plosoharjo Kecamatan Toroh.
5. Lapangan Desa Monggot Kecamatan Geyer.
6. Lapangan Desa Tuko Kecamatan Pulokulon.
7. Lapangan Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon.
8. Lapangan Desa Kradenan Kecamatan Kradenan
Keputusan KPU Grobogan
Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-012329260/2013
Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-012329260/2013
- ibadah, rumah sakit atau
tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga
pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, sarana dan alat
peraga kampanye dilarang ditempatkan pada tempat prasarana publik, taman
dan perkotaan;
- Ketentuan pemasangan alat peraga
kampanye luar ruang :
dan/atau visi, misi, program, jargon, foto
pengurus Partai
Politik yang bukan calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan ukuran
paling besar 2 meter x 3 meter;
2) Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
dapat memasang baliho atau papan
reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan dengan
ukuran
paling besar 2 meter x 3 meter;
3) bendera dan umbul-umbul hanya
dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon
Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada zona atau wilayah yang ditetapkan
dengan ukuran paling besar 120 centimeter x 180 centimeter untuk
bendera serta
5
meter x 0,7 meter untuk umbul-umbul; 1) baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukkan bagi Partai Politik 1
(satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan memuat informasi nomor dan
tanda
gambar Partai Politik
4) spanduk dapat dipasang
oleh Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Dewan Pennakilan baerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Grobogan dengan ukuran piling besar 1,5 meter x 7
meter
hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang
ditetapkan.
C. Pemasangan alat peraga
kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan
alat penaga kampanye yang telah ditetapkan
Zona atau wilayah untuk pemasangan alat
peraga kampanye untuk
masing-masing
desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Grobogan
ditetapkan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)
di masing-masing desa/kelurahan tersebut
KAMPANYE
PEMILU
OLEH PEJABAT NEGARA
OLEH PEJABAT NEGARA
Pasal 33 ayat (1), PKPU No.1 Tahun 2013
Kampanye
yang mengikutsertakan Pejabat negara harus memenuhi ketentuan:
a. tidak menggunakan fasilitas
yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara
Kampanye
Melalui Media Cetak dan Media Elektronik
Pasal 18, PKPU No.1 Tahun 2013 Mengatur
kampanye Pemilu
dalam bentuk iklan media massa cetak dan media massa
elektronik diatur sebagai berikut:
- memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan umum untuk menyampaikan tema dan materi Kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
- materi
dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode
etik jurnalistik;
- media
Kampanye
Melalui Media Cetak dan Media Elektronik
Pasal 18, PKPU No.1 Tahun 2013 Mengatur
kampanye Pemilu
dalam bentuk iklan media massa cetak dan media massa
elektronik diatur sebagai berikut:
- memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan umum untuk menyampaikan tema dan materi Kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
- materi
dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode
etik jurnalistik;
- media
